News Tajdid, Nunukan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan masih menanti kepastian standar harga program makan bergizi gratis untuk pelajar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Asmar, menyatakan bahwa Pemkab Nunukan belum memperoleh keputusan jelas terkait harga per porsi makanan yang diujicobakan dalam program Presiden Prabowo Subianto.

Dalam uji coba yang baru-baru ini dilaksanakan di tiga sekolah di Nunukan, harga per porsi ditetapkan sebesar Rp20.000, lebih tinggi dari standar Rp15.000 yang diputuskan Badan Gizi Nasional.

“Kami belum tahu apakah Rp15.000 berlaku secara nasional atau khusus untuk Pulau Jawa dan sekitarnya. Sementara, di Nunukan, biaya Rp15.000 tidak mencukupi untuk penyediaan menu bergizi,” ujar Asmar, Sabtu (9/11/2024).

Pemkab Nunukan, bekerja sama dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), telah mempersiapkan pengadaan bahan pokok seperti beras, sayuran, telur, dan susu.

Asmar menekankan pentingnya keterlibatan OPD, seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perhubungan, dalam menjamin pengadaan bahan pangan agar program berjalan optimal.

Program makan bergizi gratis ini direncanakan mulai serentak pada 2 Januari 2025. Meski demikian, penyediaan susu sebagai elemen menu “4 Sehat 5 Sempurna” menjadi kendala tersendiri di Nunukan. Ketersediaan susu rendah kalori dan rendah gula yang diperlukan dalam program ini terbatas di wilayah tersebut.

“Saat uji coba, kami terpaksa menggunakan susu kotak dari toko. Untuk memenuhi kebutuhan besar, butuh solusi khusus,” jelas Asmar.

Sebagian besar bahan baku lainnya dapat diandalkan dari suplai luar daerah, seperti Surabaya, Makassar, dan bahkan Malaysia, melalui kontrak dengan para pengusaha.

“Pengusaha kontraktor siap mendatangkan bahan dari luar, jadi ketersediaan bahan lainnya tidak terlalu menjadi kekhawatiran,” tambahnya.

Program makan bergizi gratis ini diharapkan dapat meningkatkan asupan nutrisi pelajar di Nunukan, namun Pemkab Nunukan tetap menantikan kebijakan harga yang realistis dan dukungan lebih lanjut dari pemerintah pusat.