
News Tajdid, Tarakan – SD Muhammadiyah 1 Tarakan menunjukkan komitmen dalam mendukung program makan siang bergizi melalui simulasi yang diadakan bertepatan dengan Milad ke-59 sekolah Sabtu (11/1).
Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Tarakan, Williah, menjelaskan bahwa simulasi ini merupakan langkah awal bagi sekolah dalam mempersiapkan pelaksanaan program tersebut.
“Insya Allah, sambil menunggu kabar dari pemerintah, kami dari sekolah swasta akan mencoba memulainya dengan simulasi,” ungkapnya.
Williah menambahkan, program ini masih mengandalkan anggaran mandiri. Oleh karena itu, pihak sekolah akan menyosialisasikan rencana ini kepada orang tua murid dan mencari kesepakatan terkait teknis pelaksanaannya kedepan harinya.
Baca Juga : Ketum HIPMI Kaltara Bicara Soal Peluang Ekspor ke Wapres
Baca Juga : Porwakot I Tarakan Pertandingkan 8 Cabor dan Lomba, Libatkan Seluruh Insan Per

Pada simulasi tersebut, menu yang disajikan terdiri atas nasi, ayam, sayur, dan buah dengan biaya Rp20.000 per porsi , belum mencakup susu.
Williah berharap pemerintah daerah dapat segera mengimplementasikan program ini, sehingga seluruh sekolah, termasuk swasta, dapat merasakannya.
“Mudah-mudahan program ini bisa segera dijalankan dan dirasakan manfaatnya oleh semua sekolah,” harapnya.
Anggota DPD RI, Hasan Basri, turut hadir dalam acara tersebut, ia menyebut bahwa anak-anak sangat menikmati makanan yang disediakan.
“Anak-anak tadi bilang makanannya enak,” ujarnya.
Namun, Hasan Basri juga mencatat beberapa kekurangan dalam simulasi ini. Salah satunya adalah tidak adanya susu dalam menu dan biaya Rp20.000 yang dianggap lebih tinggi dibandingkan anggaran pemerintah untuk program serupa.

“Anggaran pemerintah sekitar Rp10.000 untuk makan dan Rp5.000 untuk operasional. Ini perlu evaluasi agar program berjalan optimal,” ungkapnya.
Melalui simulasi ini, SD Muhammadiyah 1 Tarakan tidak hanya memperingati hari jadinya, tetapi juga berkontribusi dalam upaya peningkatan gizi anak-anak sekolah di Tarakan. Program makan siang bergizi ini diharapkan dapat segera menjadi kebijakan yang menyeluruh. (*)