News Tajdid, Malinau: Peringatan HUT ke-25 Kabupaten Malinau pada Sabtu lalu menjadi sorotan publik setelah simbol jari yang diduga sebagai dukungan politik muncul dalam konser band Slank yang diselenggarakan di acara tersebut.

Dalam momen yang seharusnya menjadi ajang perayaan, sejumlah pendukung pasangan calon (paslon) kepala daerah tampak mengangkat jari yang merujuk pada nomor urut salah satu kandidat.

Keberadaan simbol dukungan ini memicu perdebatan di tengah masyarakat, apalagi kegiatan ini menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malinau.

Banyak warga yang menilai bahwa perayaan HUT pemerintah daerah seharusnya bebas dari afiliasi politik dan dijalankan secara netral.

Ironisnya, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Malinau yang hadir di lokasi acara tampak tidak memberikan teguran atau peringatan atas aksi tersebut.

Kehadirannya yang dianggap membiarkan tindakan dukungan politik ini menuai kritik dari sejumlah kalangan.

Amat, seorang warga Malinau, menyampaikan kekecewaannya.

“Ini acara pemerintah, pakai dana APBD. Sangat tidak etis kalau dijadikan tempat kampanye,” ujarnya. Menurut Amat, acara ulang tahun kabupaten semestinya bukan menjadi ajang kampanye, melainkan perayaan yang murni untuk masyarakat.

Selain itu, beberapa pejabat daerah bahkan terlihat ikut mengacungkan simbol jari dengan angka tertentu, seolah mendukung salah satu paslon.

Di sisi lain, Pjs Bupati tampak asyik berfoto bersama band Slank, pengisi utama acara tersebut, tanpa memperlihatkan tindakan tegas terkait keberadaan simbol-simbol politik tersebut.

“Seharusnya, HUT kabupaten menjadi acara yang netral, bebas dari politik praktis,” tambah Amat.

Menurutnya, pemda yang mengadakan acara seremonial di tengah tahapan kampanye biasanya sudah diatur agar tetap netral tanpa simbol-simbol paslon.

Sebagai simbol politik, jari dengan angka yang merujuk nomor urut pasangan calon seharusnya tidak digunakan dalam acara resmi, apa pun alasannya.

Hal ini juga disayangkan oleh sejumlah pihak, termasuk DPRD yang memandang pentingnya menjaga netralitas acara pemerintahan.

Ketua DPRD Malinau, Ping Ding, yang juga istri salah satu calon kepala daerah, turut disorot dalam acara tersebut.

Publik berharap sikap profesionalitas ditunjukkan pejabat, khususnya dalam acara pemerintahan agar tercipta contoh yang baik bagi masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Malinau belum memberikan tanggapan resmi terkait insiden ini.

Warga berharap acara pemerintahan tetap netral demi menjaga kepercayaan publik dan makna sakral perayaan daerah. (*)

sumber :