News Tajdid, Jakarta – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Andi Sulaiman dan Adri Patton, yang dikenal dengan akronim Sulton, telah menyiapkan program pembinaan keagamaan yang bertujuan mempererat kerukunan antarumat beragama di provinsi tersebut. Salah satu langkah utama yang akan mereka ambil adalah menggelar pertemuan rutin antara pemimpin berbagai agama di Kaltara.

Andi Sulaiman, calon gubernur nomor urut 1, menyampaikan komitmen tersebut dalam debat Pilkada Kaltara yang digelar pada Senin, 21 Oktober 2024. Menurut Andi, kerukunan umat beragama perlu terus dibina agar tercipta hubungan harmonis dan saling menghormati antara pemeluk agama yang berbeda.

“Kami ingin memperkuat ikatan antarumat beragama, baik melalui pembangunan rumah ibadah maupun melalui pertemuan antara pemimpin agama. Ini penting agar semua pihak bisa saling menghargai dan bekerja sama,” ujar Andi Sulaiman dalam debat tersebut.

Calon wakil gubernur Adri Patton menambahkan, kerukunan ini tidak bisa tercipta begitu saja tanpa adanya dukungan konkret dari pemerintah. Oleh karena itu, pasangan Sulton berencana memberikan bantuan untuk pembangunan fasilitas keagamaan, seperti masjid, pesantren, dan gereja.

“Kami akan pastikan bahwa sarana keagamaan mendapat perhatian, termasuk memberikan bantuan kepada masjid, gereja, dan pesantren agar semua umat dapat beribadah dengan nyaman,” jelas Adri.

Ia menekankan bahwa perhatian terhadap umat beragama harus merata, tanpa memandang agama apa yang dianut oleh masyarakat. Menurut Adri, jika hal ini diabaikan, ada risiko munculnya ketidakadilan dan kesenjangan di antara pemeluk agama yang berbeda.

“Setiap umat beragama perlu mendapatkan perhatian yang sama dari pemerintah. Jika tidak, bisa muncul disparitas yang berbahaya bagi harmoni sosial di Kaltara,” tambahnya.

Program ini, menurut pasangan Sulton, adalah bagian dari visi mereka untuk menciptakan Kaltara yang damai dan bersatu dalam keberagaman. Mereka berharap, jika terpilih, program pembinaan keagamaan ini dapat memperkuat kohesi sosial dan menjadi salah satu fondasi penting bagi pembangunan provinsi di masa depan. (*)