News Tajdid, Jakarta – Debat kedua pasangan calon (paslon) Pilgub Kalimantan Utara (Kaltara) yang digelar pada Senin, 21 Oktober 2024, di Grand Studio MetroTV berlangsung dengan sengit. Argumen-argumen yang dilontarkan oleh masing-masing paslon menjadi tolok ukur bagi masyarakat untuk menilai program yang paling rasional dan realistis.

Paslon nomor urut 2, Zainal Arifin Paliwang dan Ingkong Ala (ZIAP), kembali menjadi sasaran serangan dari kedua paslon lainnya. Paslon nomor urut 1 dan 3 fokus mengkritik kebijakan-kebijakan yang diterapkan selama periode pertama pemerintahan Zainal sebagai gubernur Kaltara.

Beberapa isu utama yang menjadi sorotan adalah pemberhentian Dr. Rustan, mantan Direktur RSUD Jusuf SK, yang dianggap kontroversial, serta program kuliah gratis bagi mahasiswa Kaltara di Universitas Patria Artha (UPA) Makassar yang dinilai tidak tepat sasaran. Selain itu, kritik terhadap dana RT sebesar Rp 100 juta per tahun yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan, hingga tudingan pemerintah menganaktirikan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kaltara juga mengemuka dalam debat tersebut.

Meski menghadapi berbagai serangan, ZIAP tampil percaya diri. Zainal dan Ingkong Ala, yang belajar dari pengalaman debat pertama, kali ini sudah lebih siap menjawab berbagai tuduhan.

Terkait pemberhentian Dr. Rustan, Zainal menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil berdasarkan aturan yang berlaku. Meskipun pemerintah kalah di ranah hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Zainal menegaskan bahwa keputusan tersebut dilakukan setelah melalui proses investigasi yang ketat.

“Jika kami kalah di jalur hukum, maka kami akan mengembalikan beliau ke jabatan yang setara, namun tetap sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelas Zainal saat menanggapi pertanyaan dari paslon nomor urut 1.

Menjawab kritik soal kuliah gratis di UPA Makassar, Zainal dengan tegas membantah tuduhan bahwa program tersebut membebani APBD. Ia menjelaskan bahwa seluruh biaya kuliah dan asrama bagi mahasiswa Kaltara di UPA Makassar ditanggung oleh yayasan, bukan oleh pemerintah daerah.

“Program ini membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM di Kaltara tanpa mengeluarkan biaya dari APBD. Jadi, tidak ada yang salah di sini,” ujar Zainal, menyudahi pertanyaan paslon nomor 1.

Paslon nomor urut 3, Yansen TP, yang juga merupakan Wakil Gubernur Kaltara, mengambil posisi aman terkait program kuliah gratis tersebut. Ia menyatakan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut, meskipun program ini dijalankan di masa pemerintahannya.

“Saya tidak terlibat dalam kebijakan ini, jadi saya tidak bisa memberikan komentar lebih lanjut,” kata Yansen.

Serangan lain datang terkait tudingan bahwa pemerintah tidak memberikan perhatian kepada FKUB Kaltara. Namun, Zainal menepis tudingan ini dengan menyebutkan bahwa pemerintah telah mengirim sejumlah pengurus FKUB untuk melakukan studi banding ke berbagai daerah, bahkan ke luar negeri, guna mempelajari moderasi dan toleransi beragama.

Terkait kritik paslon nomor urut 3 tentang dana RT sebesar Rp 100 juta per tahun, Zainal menjelaskan bahwa pihaknya mendukung program tersebut, namun dengan catatan harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

“Kami bisa memberikan insentif lebih jika APBD memungkinkan, tetapi saat ini insentif untuk RT sudah berjalan meski tidak sebesar yang diusulkan paslon nomor 3,” tegas Zainal.

Debat kedua Pilgub Kaltara ini memperlihatkan Zainal dan Ingkong Ala tampil lebih tenang dan siap menghadapi berbagai serangan. Keduanya memilih untuk tetap fokus pada penyampaian visi dan misi, tanpa terjebak dalam upaya menjatuhkan lawan politik. (*)