Jakarta — Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Dzulfikar Ahmad Tawalla, memastikan akan melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Utara pada pertengahan Oktober 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi pekerja migran di wilayah perbatasan sekaligus memperkuat kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil.

Kepastian agenda tersebut disampaikan usai pertemuan dengan Ketua Aisyiyah Kalimantan Utara, Mardiana, pada Senin (15/9/2025) di Kantor P2MI, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Aisyiyah Kaltara menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi pekerja migran, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Dzulfikar menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta organisasi kemasyarakatan. Menurutnya, perlindungan PMI tidak bisa hanya mengandalkan negara, tetapi memerlukan dukungan komunitas lokal yang memahami kondisi perbatasan.

“Pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan organisasi perempuan maupun pemuda akan sangat penting untuk memperkuat perlindungan pekerja migran, terutama di Kaltara yang menjadi jalur utama ke Malaysia,” kata Dzulfikar.

Kalimantan Utara menjadi perhatian khusus karena kasus penempatan nonprosedural dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masih cukup tinggi. Data Polda Kaltara mencatat, sepanjang 2024 terdapat 49 kasus TPPO dengan 311 korban. Sementara itu, ratusan PMI deportasi dari Malaysia dipulangkan melalui Nunukan setiap tahunnya.

Dalam pertemuan itu, Aisyiyah Kaltara mengusulkan model perlindungan berbasis keluarga, termasuk edukasi literasi keuangan, kesehatan, hingga pola asuh jarak jauh bagi keluarga PMI. Dzulfikar menyebut gagasan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam kunjungannya ke Kaltara.

Selain Aisyiyah, Pemuda ICMI Kalimantan Utara juga dilibatkan dalam agenda sinergi. Organisasi kepemudaan itu mendorong program pelatihan vokasi, pendampingan hukum, serta edukasi migrasi agar masyarakat perbatasan tidak mudah terjebak jalur ilegal.

Rencana kunjungan kerja Wamen P2MI diharapkan dapat mematangkan strategi bersama antara pemerintah dan masyarakat sipil. Harapannya, Kaltara bisa menjadi model nasional dalam penguatan perlindungan pekerja migran berbasis komunitas dan keluarga.