News Tajdid, Tarakan – Calon Gubernur Kalimantan Utara nomor urut 3, Yansen TP, menyapa ratusan petambak di RT 68, Kelurahan Karang Anyar, pada Sabtu, 9 November 2024 malam. Dalam pertemuan ini, Yansen memaparkan konsep tata niaga perikanan tangkap dan budidaya yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi masalah sektor perikanan di wilayah tersebut.

Karim, seorang tokoh petambak, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya mencari solusi hingga ke Kementerian Perdagangan. Menurutnya, terdapat tiga poin penting yang didapatkan: perlunya regulasi tata niaga perikanan dari pemerintah provinsi, pembangunan cold storage untuk penyimpanan udang, dan pengawasan ketat pemerintah dalam penetapan harga udang.

“Selama ini kami sudah temui dua gubernur tentang harga udang di Kaltara, tetapi baru sekarang mendengar komitmen seperti ini dari Pak Yansen untuk menetapkan aturan harga udang,” ujar Karim.

Menanggapi hal tersebut, Yansen menegaskan komitmennya untuk membangun sistem tata kelola perikanan terintegrasi yang mencakup dukungan modal, teknis, dan pemasaran. Ini merupakan bagian dari program prioritas pasangan Yansen TP – H Suratno dalam Pilgub Kaltara 2024.

Yansen menyampaikan bahwa perikanan budi daya dan tangkap merupakan penopang utama ekonomi Kaltara yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Menurut data BPS 2023, produksi perikanan budi daya Kaltara mencapai 803.337 ton dengan nilai sekitar Rp 3,2 triliun pada tahun 2022. Yansen menegaskan bahwa angka ini merupakan potensi besar bagi Kaltara.

“Pemerintah harus hadir dan mengurus sektor ini. Ini bukan soal keberanian, tetapi kebutuhan,” katanya.

Langkah strategis yang diusulkan Yansen TP mencakup pembentukan regulasi yang menjamin stabilitas harga komoditas seperti udang, ikan, dan rumput laut. Ia menyatakan bahwa meskipun pasar bersifat dinamis, pemerintah perlu hadir untuk mengintervensi dan mengontrol harga demi kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Yansen juga menyinggung pengalamannya saat menjabat sebagai Bupati Malinau. Saat itu, ia menolak distribusi beras miskin dari pusat dan memilih mengandalkan produksi beras lokal dengan membangun sistem yang mewajibkan penggunaan beras lokal. Gabah yang tidak laku di pasar dibeli pemerintah dan diolah untuk dijual kembali dengan harga terjangkau, sehingga pemerintah mampu mengendalikan harga beras di Malinau.

Kebijakan ini terbukti berhasil meningkatkan produksi gabah di Malinau hingga 2023. Menurut Yansen, pengalaman ini menjadi acuan bagi gagasan tata kelola yang ingin ia terapkan di sektor perikanan Kaltara, di mana pemerintah harus hadir dalam menjaga stabilitas harga untuk komoditas strategis.

Dalam pernyataannya, Yansen TP juga menyoroti bahwa ia selama ini tidak dilibatkan dalam pembahasan isu-isu strategis Kaltara, termasuk tata kelola perikanan, meskipun ia merupakan Wakil Gubernur saat ini.