Tarakan – Keberadaan Pesantren Jati Diri Bangsa yang baru didirikan di Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, dan Desa Gunawan, Kabupaten Tana Tidung, menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Pesantren ini mengusung konsep pendidikan berbasis bela negara dan menerima santri dari berbagai latar belakang agama termasuk Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai esensi dan identitas pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. 

Secara umum, pesantren adalah institusi pendidikan Islam yang bertujuan mencetak generasi Muslim berakhlak mulia dengan berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Dalam sejarahnya, pesantren berperan dalam pembentukan karakter Islami serta menjadi pusat penyebaran ilmu agama dan kebangsaan yang berlandaskan tauhid. Oleh karena itu, konsep pesantren yang tidak jelas dalam menjaga nilai-nilai Islam berisiko menimbulkan kebingungan bagi para santri dalam memahami agama dan identitasnya. 

Pendekatan Pendidikan di Pesantren Jati Diri Bangsa

Pesantren Jati Diri Bangsa mengusung pendidikan bela negara sebagai bagian dari kurikulumnya. Namun, belum ada kejelasan mengenai bagaimana sistem pembelajaran agama Islam diterapkan di dalamnya. Jika pesantren ini mengatasnamakan dirinya sebagai pesantren tetapi tidak menjalankan kurikulum pendidikan Islam yang semestinya, maka ada pertanyaan besar mengenai kesesuaiannya dengan standar pesantren yang berlaku di Indonesia. 

Sekretaris DPD IMM Kaltara, Asriadi  menegaskan bahwa pendidikan pesantren harus tetap mengedepankan ajaran Islam secara utuh dan tidak bercampur dengan konsep multireligi yang dapat menimbulkan bias dalam pemahaman santri.

“Kami memahami pentingnya pendidikan bela negara, tetapi jika diterapkan di lingkungan pesantren, maka pendidikan tetap harus berbasis Islam yang kuat. Jangan sampai konsep yang ada justru menimbulkan pemahaman yang melenceng dari nilai-nilai Islam,” tegasnya. 

Pandangan Ahli tentang Konsep Pesantren

Menurut para pakar pendidikan Islam, pesantren memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari lembaga pendidikan lainnya. Dr. Abdul Mu’ti, seorang pakar pendidikan Islam dan selaku Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menekankan bahwa pesantren harus menjadi pusat pendidikan Islam yang menanamkan aqidah, syariah, dan akhlak Islam secara komprehensif.

Sementara itu, Dr. H. Syamsul Huda, seorang akademisi di bidang pendidikan agama, menegaskan bahwa konsep pesantren yang mencampurkan ajaran lintas agama dalam satu sistem pembelajaran dapat mengaburkan pemahaman santri tentang Islam.

“Pesantren harus menjaga kemurnian ajaran Islam. Pendidikan bela negara bisa diajarkan, tetapi jangan sampai menghilangkan esensi utama pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam,” jelasnya. 

Regulasi dan Pengawasan Pemerintah

Dalam konteks hukum, pesantren di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. UU ini menegaskan bahwa pesantren harus berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam yang berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Kementerian Agama sebagai otoritas utama dalam pengelolaan pesantren memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa institusi yang mengklaim dirinya sebagai pesantren benar-benar menerapkan sistem pendidikan Islam yang sesuai dengan regulasi. 

Asriadi menambahkan bahwa pemerintah harus turun tangan untuk memastikan bahwa Pesantren Jati Diri Bangsa benar-benar memenuhi standar pesantren yang sah.

“Kami berharap ada kajian mendalam terhadap kurikulum dan sistem pendidikan di pesantren ini. Jika ada ketidaksesuaian dengan prinsip pesantren dalam Islam, maka harus ada tindakan tegas agar tidak menimbulkan kesalahan persepsi di kemudian hari,” ujarnya. 

DPD IMM Kaltara menegaskan pentingnya menjaga identitas pesantren agar tetap berada dalam koridor Islam. Pesantren yang sejatinya harus mengajarkan ajaran Islam secara murni, bukan sekadar label tanpa implementasi yang jelas. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat, akademisi, dan pemerintah sangat diperlukan dalam mengawal eksistensi dan regulasi pesantren di Indonesia. 

“Kami akan terus mengawasi perkembangan ini dan berharap pesantren tetap menjadi lembaga pendidikan Islam yang kuat dalam membangun akidah santri, sekaligus mendidik mereka menjadi generasi yang berkarakter dan berintegritas,” tutup Asriadi yang juga Wakil Kepala Sekolah Semi Pondok Pesantren SMPMUTU Plus Tarakan.(*)