Jakarta — Ketua Aisyiyah Kalimantan Utara, Mardiana, melakukan pertemuan langsung dengan Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Dzulfikar Ahmad Tawalla, pada Senin (15/9/2025) di Kantor P2MI, Jl. Letjen MT Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan.

Dalam pertemuan itu, Mardiana menekankan bahwa Kalimantan Utara adalah daerah perbatasan strategis sekaligus wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) yang menjadi jalur utama mobilitas pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. Posisi geografis ini membuat Kaltara menghadapi risiko tinggi penempatan nonprosedural dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Data terbaru memperlihatkan kondisi tersebut. Pada Februari 2025, sebanyak 225 PMI deportasi dari Malaysia dipulangkan ke Nunukan, dengan 84 di antaranya berasal dari Kaltara. Sementara itu, Juli 2024, BP3MI Kaltara juga memulangkan 104 PMI bermasalah. Sepanjang 2024, Polda Kaltara mencatat 49 kasus TPPO dengan 311 korban, serta upaya penyelundupan 21 PMI berhasil digagalkan Ditpolairud di perairan Tarakan.

“Perempuan PMI sering menghadapi kerentanan ganda, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan keluarga. Karena itu, pendekatan perlindungan berbasis keluarga menjadi penting untuk memastikan mereka terlindungi secara menyeluruh,” tegas Mardiana. Ia menambahkan, Aisyiyah siap berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada keluarga PMI di desa-desa perbatasan, mulai dari literasi keuangan, kesehatan, hingga pola asuh jarak jauh.

Wakil Menteri P2MI, Dzulfikar Ahmad Tawalla, menyambut baik gagasan tersebut. “Kami sangat mengapresiasi inisiatif Aisyiyah Kalimantan Utara yang menekankan aspek keluarga dan perlindungan berbasis gender. Pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendiri, dan kolaborasi dengan organisasi perempuan serta pemuda akan memperkuat perlindungan PMI, khususnya di daerah perbatasan dan 3T,” ungkap Dzulfikar.

Selain dengan Aisyiyah, pertemuan ini juga menekankan pentingnya sinergi dengan Pemuda ICMI Kalimantan Utara. Pemuda ICMI mendorong pelatihan vokasi, pendampingan hukum, serta edukasi hukum migrasi agar generasi muda di perbatasan siap bekerja secara resmi dan tidak terjebak jalur ilegal.

Dzulfikar menambahkan, pihaknya telah menjadwalkan kunjungan ke Kalimantan Utara pada pertengahan Oktober 2025. Kunjungan ini bertujuan melihat langsung kondisi lapangan, sekaligus mematangkan rencana kolaborasi bersama Aisyiyah dan Pemuda ICMI dalam melindungi dan memberdayakan PMI serta keluarganya.

Pertemuan ini menjadi tonggak awal penguatan sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil, khususnya organisasi perempuan dan pemuda, untuk menghadirkan perlindungan yang lebih humanis dan menyeluruh bagi pekerja migran Indonesia di wilayah 3T.

Jika inisiatif ini berhasil diwujudkan, Kalimantan Utara bukan hanya menjadi benteng perlindungan PMI di perbatasan, tetapi juga bisa menjadi model nasional percontohan perlindungan pekerja migran berbasis keluarga dan komunitas.