
Jakarta – Tagar #IndonesiaGelap kembali menggema di media sosial sebagai bentuk protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Simbol Garuda berlatar hitam yang menyertai tagar ini pertama kali muncul di platform X pada 3 Februari 2025, dua hari setelah pemerintah membatasi distribusi elpiji 3 kilogram (kg) ke pengecer.
Lembaga pemantau media sosial, Drone Emprit, mengungkap bahwa tagar ini banyak digunakan oleh akun-akun organik dan sering muncul bersamaan dengan Peringatan Darurat berlatar hitam. Narasi yang diangkat berkaitan dengan sejumlah kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.
Beberapa isu yang disorot dalam gerakan ini antara lain kisruh LPG 3 kg, reformasi Polri, program Makan Siang Bergizi (MBG), pemangkasan anggaran program sosial, serta persoalan pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.
Protes tak hanya terjadi di dunia maya, tetapi juga meluas ke aksi massa di lebih dari 10 wilayah. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Tulang Bawang (UTB) Lampung, dan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari (UNISKA) Banjarmasin turun ke jalan pada 17 Februari 2025.
Di UI, aksi massa digelar di Lapangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) sejak pukul 09.00 WIB. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI mengusung lima tuntutan utama yang mereka nilai penting untuk kesejahteraan rakyat.
Baca Juga : Ketum HIPMI Kaltara Bicara Soal Peluang Ekspor ke Wapres
Baca Juga : Porwakot I Tarakan Pertandingkan 8 Cabor dan Lomba, Libatkan Seluruh Insan Per
Salah satu tuntutan utama adalah pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menetapkan pemangkasan anggaran di berbagai sektor. Mereka juga menolak pasal dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang.
Selain itu, BEM UI mendesak pemerintah untuk mencairkan tunjangan dosen dan tenaga kependidikan tanpa hambatan birokrasi, mengevaluasi total program MBG agar tidak membebani anggaran pendidikan, serta menuntut kebijakan publik berbasis riset ilmiah dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Aksi ini menjadi salah satu bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Gelombang protes diperkirakan akan terus berlanjut jika tuntutan yang disampaikan tidak mendapatkan respons dari pemerintah.
sumber : Tirto