JAKARTA, TAJDID OFFICIAL – Kementerian Agama (Kemenag) bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan sertifikasi gratis terhadap 23.721 bidang tanah masjid dan musala di Indonesia. Program ini bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan aset tersebut, sekaligus mencegah potensi konflik atau sengketa tanah di masa depan.

Data yang diserahkan Kemenag untuk tahap awal mencakup 14.073 masjid dan 9.648 musala. Arsad Hidayat, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag, menjelaskan bahwa data tersebut akan diverifikasi dan diproses sertifikasinya oleh ATR/BPN di daerah. Kunjungannya ke kantor pusat ATR/BPN pada Kamis (23/1/2024) menandai komitmen kedua lembaga dalam mempercepat realisasi program ini.

Arsad juga mengapresiasi alokasi kuota Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) khusus untuk tanah masjid dan musala pada 2025. Kemenag akan memastikan kelengkapan data melalui Sistem Informasi Masjid (SIMAS) guna memenuhi target kuota yang ditetapkan. Langkah ini diharapkan mempermudah pengelola masjid/musala dalam mengurus legalitas aset.

Direktur Pengaturan Tanah ATR/BPN, Ana Anida, menyatakan kesiapan pihaknya mendukung program ini dengan target 70.000 sertifikat per tahun. Pelaksanaannya akan dilakukan bertahap, menyesuaikan kelengkapan dokumen dari Kemenag.

“Kami berkomitmen memfasilitasi percepatan sertifikasi tanah rumah ibadah,” ujarnya saat menerima kunjungan tim Kemenag.

Sertifikasi tanah wakaf masjid/musala merupakan bagian dari program Bimas Islam Kemenag. Hingga September 2024, sebanyak 255.989 bidang tanah wakaf telah bersertifikat melalui inisiatif serupa. Keberhasilan ini menjadi landasan percepatan sertifikasi 23.721 tanah masjid/musala pada tahap awal 2025.

Dalam prosesnya, Kantor Urusan Agama (KUA) bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Mereka berperan mendorong pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) untuk masjid/musala di wilayahnya. Sementara itu, takmir masjid dan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) membantu menyiapkan persyaratan administratif.

ATR/BPN melalui tim teknis di daerah akan melakukan pengukuran lahan hingga menerbitkan sertifikat. Proses ini diharapkan berjalan efisien berkat sinergi antar-pihak. Dengan sertifikat resmi, pengelola masjid/musala dapat lebih leluasa mengoptimalkan fungsi dan pengembangan aset.

Program ini dinilai sebagai terobosan penting dalam mengakselerasi kepastian hukum aset keagamaan. Selain mengurangi risiko sengketa, sertifikasi gratis juga memperkuat perlindungan aset wakaf untuk kepentingan masyarakat jangka panjang. Kolaborasi Kemenag dan ATR/BPN menjadi contoh integrasi kebijakan yang berdampak langsung pada penguatan infrastruktur keagamaan di Indonesia. (*)