Jakarta, – Menjelang pelaksanaan Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang direncanakan berlangsung antara Agustus hingga September 2025, muncul sejumlah wacana baru dalam tubuh partai. Salah satu yang mencuat adalah usulan agar posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) diisi oleh kader perempuan sebagai bagian dari penyegaran struktur organisasi partai.

Muktamar PPP tahun ini dipandang sebagai momentum penting pasca kegagalan partai menembus ambang batas parlemen dalam Pemilu 2024. Sejumlah sumber internal menyebutkan bahwa agenda Muktamar tidak hanya mencakup konsolidasi kader dan evaluasi menyeluruh, tetapi juga pembahasan arah baru partai menjelang Pemilu 2029.

“Isu strategis yang berkembang di internal saat ini tidak hanya soal pergantian Ketua Umum, tetapi juga pembukaan ruang lebih luas bagi kader perempuan dan kelompok muda untuk duduk di posisi strategis partai, termasuk Sekjen,” ujar  kader senior PPP yang enggan disebutkan namanya, Rabu (23/4/2025).

Menilik Sejarah dan Harapan Baru

PPP sebelumnya dikenal sebagai partai yang memberi ruang bagi tokoh perempuan berpengaruh, seperti almarhumah Aisyah Amini. Kini, dorongan untuk kembali menghidupkan tradisi tersebut menguat, terlebih setelah performa elektoral partai menurun drastis.

Nama Chairunnisa Yusuf, Wakil Sekjen PPP, disebut-sebut masuk dalam bursa calon Sekjen yang akan diputuskan dalam Muktamar. Chairunnisa dinilai mewakili dua kekuatan yang kini menjadi fokus transformasi partai: perempuan dan generasi muda.

“Bu Chairunnisa adalah kader yang tumbuh dari bawah, memahami dinamika akar rumput, dan memiliki rekam jejak yang baik di internal,” ujar seorang anggota DPP PPP dari wilayah Jawa Barat.

Chairunnisa yang dikonfirmasi, tidak secara langsung menyatakan kesiapannya maju sebagai calon Sekjen. Namun, ia menegaskan pentingnya proses musyawarah di tubuh partai.

“Siapapun yang maju dan dipilih sebagai Ketua Umum dan Sekjen PPP, demi kebaikan dan kemajuan partai, saya akan dukung penuh,” kata Chairunnisa.

Ia menambahkan, dinamika pencalonan dalam partai politik adalah hal yang wajar. “Yang terpenting adalah prosesnya demokratis dan keputusan berada di tangan Muktamar sebagai forum tertinggi,” ujar dia.

Evaluasi Mendalam Diperlukan

Pengamat politik dari Lembaga Survei Demokratis, Eko Harjanto, menilai wacana penguatan peran perempuan di PPP adalah langkah positif. Namun ia menekankan bahwa substansi reformasi lebih penting daripada simbol.

“PPP perlu perubahan menyeluruh dalam pendekatan politik, strategi komunikasi, dan tata kelola internal. Kehadiran perempuan dalam struktur penting, tetapi harus dibarengi dengan pergeseran nilai dan program,” ujar Eko.

Muktamar mendatang dinilai sebagai peluang terakhir PPP untuk membuktikan kapasitasnya dalam beradaptasi dengan perubahan zaman dan menjawab tantangan elektoral yang semakin kompleks

Mj