News Tajdid, Tarakan – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Nomor Urut 1, Brigjen TNI (Purn) Andi Sulaiman dan Prof. Dr. Adri Patton, menegaskan komitmen mereka dalam memberantas korupsi di Kaltara.

Jika terpilih, pasangan yang dikenal dengan sebutan SULTON ini berjanji akan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan serta tidak memberi toleransi bagi praktik korupsi.

Andi Sulaiman menyampaikan kekesalannya terkait proyek Rumah Sakit Pratama (RSP) Bunyu di Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, yang hingga kini tak kunjung rampung.

Menurut Sulaiman, situasi ini mencerminkan lemahnya pengawasan serta indikasi penyalahgunaan wewenang, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Proyek RSP Bunyu diketahui dimulai pada era kepemimpinan Zainal Paliwang dan Yansen Tipa Padan, yang saat itu menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur Kaltara.

Menyikapi keterlibatan mantan Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala, yang kini maju bersama Zainal Paliwang dalam Pilgub Kaltara 2024, Andi Sulaiman mempertanyakan kepemimpinan mereka dalam memastikan pembangunan berjalan efektif dan tidak terbengkalai.

“Pemimpin yang baik adalah yang menempatkan orang-orang di posisi yang sesuai keahliannya, tidak untuk keuntungan pribadi atau kelompok,” ujar Sulaiman.

Ia mengibaratkan pentingnya “The Right Man in the Right Place” dalam memilih pejabat yang kompeten agar roda pemerintahan berjalan optimal dan tepat sasaran.

Selain itu, Calon Gubernur nomor urut 1 ini juga menyebut penempatan pegawai yang sesuai dengan latar belakang keahlian mereka sebagai langkah fundamental.

Menurutnya, dengan menugaskan individu sesuai kapasitas, hasil kerja dapat lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.

Cawagub Prof. Adri Patton, yang juga merupakan mantan Rektor Universitas Borneo Tarakan periode 2017-2024, menambahkan pentingnya meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) sebagai langkah preventif.

Hal ini diyakini akan menurunkan potensi korupsi dan mendorong kinerja yang lebih optimal.

Adri menegaskan perlunya evaluasi kinerja ASN yang tidak menunjukkan hasil memuaskan. “Jika tidak ada perubahan, kami siap menggandeng KPK untuk menindaklanjuti temuan penyimpangan di lapangan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Adri Patton memaparkan rencana penerapan sistem digitalisasi sebagai langkah peningkatan efisiensi pelayanan publik.

Digitalisasi, menurut Adri, akan membawa transparansi dalam administrasi pemerintahan, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat desa yang sering kali memiliki akses terbatas.

Dengan komitmen tersebut, pasangan SULTON berharap dapat membawa pemerintahan Kaltara yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab untuk masa depan yang lebih baik. (*)